0 Pengertian Budaya Politik: Politik Pasif

Selasa, 28 Desember 2010

Sûřįŷă-Ăŧĵěĥ - Selama ini telah dipahami bahwa, pengertian budaya politik memiliki pengertian perilaku politik, penyelenggaraan negara, wilayah administrasi, politik, hukum adat, yang kesemuanya menunjukkan proses berpolitik secara kultural dan kebiasaan yang umum terjadi. Namun bilamana budaya politik itu masuk ke dalam ekses, simaklah pendapat Douglas Kellner berikut.

“Di Amerika Serikat, 34 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan; 3 juta di antaranya tidak punya rumah; 10 juta pengangguran; jutaan lainnya tidak punya asuransi dan tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan. Pada era 80-an kesejahteraan telah direnggut dari kaum miskin, sementara yang kaya makin kaya.”

Apa yang dimaksud oleh Douglas Kellner di atas?
Kesejahteraan. Budaya politik ini berlangsung demi kesejahteraan. Lebih dari lingkaran pandang yang paling besar dari pertarungan ideologi timur-barat, orientalis-oksidentalis, rasionalitas-mistik, serta pengejewantahannya yang mengabur dan menjadi gaya hidup.

Juga lebih dari suatu kejadian kecil semacam telekomunikasi, perang dunia, nuklir sampai konser Linkin Park di Ancol. Berbudaya dan berpolitik merupakan pertarungan kemanusiaan demi kesejahteraan.

Warga negara sebagai objek pasif budaya politik?
Warga negara sebagai objek akan mudah ditemui di rumah sakit sebagai penderita kanker, AIDS, serta sindrom psikis yang mereka derita. Sebagian lagi dapat di temui di kotak-kotak suara pemilihan umum, sebagiannya bersembunyi di kolong jembatan tidak memiliki tempat tinggal, dan dikejar petugas trantib.

Sebagian besar manusia lainnya tersebar di rumah-rumah sederhana, menghabiskan milliaran sumber makanan, bumi, air, udara, migas, terdorong untuk membesarkan anak-anak mereka dalam suatu jenjang tertentu, untuk kemudian dianggap dewasa dan kembali diajegkan untuk mengikuti kebiasaan orang tuanya.

Sementara pemerintahnya hadir hanya untuk mengatur mekanisme stempelisasi, dan memberikan kemudahan dalam penyiapan segala fasilitas dalam kegiatan di atas.

Tapi manusia dilihat sebagai objek politik menyedihkan dalam epilog Dougas Kellner, dideteritorialisasi secara dramatis, karena mengerti manusia bisa masuk rumah sakit, manusia bisa jadi jelata, manusia bisa hidup di jalanan, manusia bisa kekurangan beras, suatu budaya politik yang tadinya luhur jadi lacur, karena pemerintahannya mencoba mengubah budaya politik lama kepada budaya politik baru.

Penghargaan terhadap kehidupan disenjangkan kenyataan akan kebutuhan ideologi negara yang kabarnya baik-baik saja. Dalam kasus Indonesia, tenang sajalah, kita masih menganut Pancasila dan UUD 45, ujar pemerintah. Padahal, esensi dari politik bukanlah mengayomi suatu lambang dan dasar hukum tertentu.

Sebaliknya, lambang dan hukumlah yang harus mengayomi masyarakat. Pelanggaran hukum pertama dari pemerintahan adalah upaya untuk mempertahankan hukum dan moralitas mereka yang korup sejak negara Indonesia berdiri, tidak ada perubahan apa-apa, bahkan bilamana berubah, budaya politiknya menjadi semakin buruk.

Budaya Politik Liberalisme
Jika selama ini, budaya politik di Indonesia digolongkan sebagai budaya politik patron, dan feodal. Maka muncul suatu ideologi baru yang diperkenalkan oleh elit penguasa incumbent semenjak Pemilu 2004, yakni budaya politik liberalisme.

Dalam liberalisme, semuanya dilihat sebagai pasar. Politik adalah komoditas, isinya jualan program. Warga negara adalah pembeli, walau kenyataan yang terjadi. Justru warga negara yang dibeli melalui politik uang, dan tokoh politik karbitan karena punya dan melimpah.

Dalam liberalisme yang bermodal besarlah yang menjadi hulubalang, dari raja besar setingkat presiden. Tidak heran, budaya politik masyarakat menjadi parokial. Menjadi hilang tingat partisipasinya. Karena sebagian sadar dan tidak mau dibeli. Sebagian sadar dan menolak jadi objek politik pasif.

Ini gejala pembangkangan. Namun pemerintah cerdik, daripada membangkang secara politik, mereka diberikan hiburan-hiburan untuk mengalihkan perampokan hak politik mereka. Bagi rakyat daripada pusing mikirin politik lebih baik cari hiburan. Douglas Kellner menjelaskan kejadian itu [1995]:

“Sebagai kompensasi dari terjadinya pembusukan kondisi sosial itu. Mereka yang tidak tahan akan menambah dosis hiburan dan konsumsi mereka...”

Yang menyediakan hiburan itu jelas pemerintah. Dan dalam kasus ini mereka yang sejahtera dan untung besar.


Sumber yang diambil Admin Suriya-Aceh: www.AnneAhira.com


Suriya-Aceh
Sobat Pengunjung Website/Blog Sederhana www.suriya-aceh.co.cc|
Silahkan Kirimkan Donasi Sobat Pengunjung Seikhlasnya Berupa Uang/Pulsa Untuk Perkembangan Website/Blog Ini dan Proses Sebagi Media Informasi Ajang Berbagi Ilmu Pengetahuan Via Rek : 2360073771 ! atau (Klik Gambar Disamping).

Suriya-Aceh
Admin Dibalik Website/Blog Sederhana Ini: Suriya|
Ialah Seorang Yang Sedang Mencoba Belajar Website/Blog dan Belajar Lebih Baik Lagi. Jika Sobat Senang Dengan Isi Dari Website/Blog Ini Pastikan Sobat Pengunjung Untuk Berlanganan Via E-Mail! atau Ambil FEED RSS.

0 Komentar:

Poskan Komentar

Sobat Pengunjung Ceritakan Tentang Isi Dari Blog Sederhana Ini
Kritik dan Saran Juga Untuk Membenahi Blog Sederhana Ini...!!!
Setitik komentar Anda, dapat membangun Blog ini...

“Semoga Blog Seder Hana Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya”

Free Gabung Disini

Gabung Disini Free

Ayo Ikutan Disini Free

Ikutan Gabung Disini