0 Sistem Pemerintahan Indonesia dari Masa ke Masa

Kamis, 06 Januari 2011

Sûřįŷă-Ăŧĵěĥ - Untuk mengatur suatu negara diperlukan suatu sistem pemerintahan. Suatu sistem pemerintahan di dalam sebuah negara mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan di dalam negara tersebut.

Dalam arti luas, sistem pemerintahan diperlukan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan minortias, menjaga pondasi pemerintahan, kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan dan kesajahteraan masyarakat di dalam negara.

Babak baru kehidupan berbangsa yang merdeka bagi Indonesia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Paskca proklamasi, Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan berbangsa.

Di dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia mengalami pergantian sistem pemerintahan. Pergantian sistem itu disebabkan oleh munculnya aksi dan reaksi dari kebijakan pemerintahan dan rakyat Indonesia.

Secara garis besar sejarah Indonesia dibagi menjadi tiga masa, yaitu masa Orde Lama, Masa Orde Baru, dan Masa Reformasi. Pada masa-masa itulah Indonesia mengalami berbagai perubahan di segala bidang dan pergantian dalam sistem pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Indonesia Masa Orde Lama
Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa “Orde Lama” merupakan istilaah yang diciptakan oleh Orde Baru. Sebenarnya Soekarno tidak begitu menyukai istilah “Orde Lama” ini.

Ia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah “Orde Revolusi”. Namun saat itu Soekarno tidak berdaya karena ia sedang menjadi tahanan rumah oleh militer pemerintahan Orde Baru.

Selama pemerintahan Soekarno, Indonesia menggunakan sistem ekonomi bergantian dari sistem ekonomi liberal kemudian diganti dengan sistem ekonomi komando. Pada saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi liberal itulah Soekarno menerapkan sistem pemerintahan parlementer.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya di dalam UUD 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Presidential. Namun setelah tiga bulan kemudian terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.

Penyimpangan itu adalah mengenai pembentukan kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri. Sehingga pada masa ini dengan dipengaruhi oleh Belanda, Indonesia menggunakan sistem parlementer.

Soekarno pernah memerintah Indonesia dengan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950). Periode ini berlaku dari tanggal 17 Agustus 1945 dan berakhir pada 5 Juli 1959. Pada saat itu Indonesia berbentuk negara serikat. Kemudian dari tiga negara bagian, yaitu; Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur, mengadakan perjanjian pada tanggal 17 Agustus 1950.

Perjanjian tersebut menghasilkan keputusan mengenai pembentukan Negara Kesatuan. Negara Kesatuan Indonesia menggunakan UUD Republik Indonesia 1950. Sejak 1950 hingga 1959 Indonesia menganut sistem kabinet parlementer dengan demokrasi liberal yang masih semu.

Masa Parlementer berakhir setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 dengan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Sistem Pemerintahan Indonesia Masa Orde Baru
Istilah “Orde Baru” dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno (Orde Lama) dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai sebuah masa baru setelah ditumpasnya pemnerontakan PKI pada 1965.

Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun dalam perkembangannya, kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan presidential juga terlihat ditonjolkan. Kemudian Soeharto menetapkan Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia.

Sistem Pemerintahan Indonesia Era Reformasi
Era Reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksana sistem pemerintahan demokrasi pancasila diterapkan sesuai dengan asa demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintah memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis.


Sumber yang diambil Admin Suriya-Aceh: www.AnneAhira.com


Suriya-Aceh
Sobat Pengunjung Website/Blog Sederhana www.suriya-aceh.co.cc|
Silahkan Kirimkan Donasi Sobat Pengunjung Seikhlasnya Berupa Uang/Pulsa Untuk Perkembangan Website/Blog Ini dan Proses Sebagi Media Informasi Ajang Berbagi Ilmu Pengetahuan Via Rek : 2360073771 ! atau (Klik Gambar Disamping).

Suriya-Aceh
Admin Dibalik Website/Blog Sederhana Ini: Suriya|
Ialah Seorang Yang Sedang Mencoba Belajar Website/Blog dan Belajar Lebih Baik Lagi. Jika Sobat Senang Dengan Isi Dari Website/Blog Ini Pastikan Sobat Pengunjung Untuk Berlanganan Via E-Mail! atau Ambil FEED RSS.

0 Komentar:

Poskan Komentar

Sobat Pengunjung Ceritakan Tentang Isi Dari Blog Sederhana Ini
Kritik dan Saran Juga Untuk Membenahi Blog Sederhana Ini...!!!
Setitik komentar Anda, dapat membangun Blog ini...

“Semoga Blog Seder Hana Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya”

Free Gabung Disini

Gabung Disini Free

Ayo Ikutan Disini Free

Ikutan Gabung Disini